Berita

SERANG – Mewakili Kepala BPKAD Provinsi Banten, Plt. Sekretaris BPKAD Provinsi Banten, Nugraha, S.E., M.Si., memimpin rapat koordinasi Work From Home (WFH) melalui Zoom Meeting bersama seluruh bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPKAD Provinsi Banten. Jalannya rapat dipandu oleh Kasubag Umum Pipit Silfiani, S.IP., M.Si. Rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan program strategis, evaluasi pelaksanaan tugas, serta kesiapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, Jumat (3/7/2026).

Dalam arahannya, Nugraha meminta seluruh bidang segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja masing-masing serta mempercepat penyelesaian berbagai agenda prioritas. Ia juga menginstruksikan agar perkembangan informasi terkait penyaluran dana transfer pemerintah pusat yang masih tertunda terus dimonitor sebagai bahan antisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Nugraha meminta Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi segera menyiapkan seluruh bahan dan data pendukung untuk menghadapi rapat lanjutan bersama DPRD Provinsi Banten. Menurutnya, seluruh jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran pada pembahasan sebelumnya harus dipersiapkan secara lengkap agar proses pembahasan dapat berjalan optimal.

Rapat juga membahas percepatan penyempurnaan pagu anggaran melalui aplikasi SIPD. Seluruh bidang diminta segera menyampaikan usulan penambahan pagu dan menyelesaikan proses input sebelum batas waktu yang telah ditentukan agar tidak menghambat tahapan pembahasan bersama Bappeda maupun penyusunan dokumen anggaran berikutnya.

Pada kesempatan tersebut, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah melaporkan tengah melaksanakan verifikasi DPA Pergeseran Tahap III yang tetap dapat dilaksanakan secara WFH. Verifikasi dilakukan secara on-line dan penandatanganan secara elektronik (TTE) sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi pemerintah. Di samping itu, bidang tersebut juga sedang menyusun rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang ditargetkan selesai sesuai jadwal penyampaian kepada DPRD pada minggu kedua Juli 2026.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah juga menyampaikan tengah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota, seiring telah diterimanya dokumen dari Kabupaten Serang dan Kota Serang. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Bidang Barang Milik Daerah (BMD) melaporkan sejumlah pekerjaan yang sedang dipercepat, antara lain penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait aset daerah, penyusunan jawaban atas hasil review Inspektorat, penataan pengelolaan aset sekolah, pembaruan data penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah Tahun 2026, serta penyelesaian administrasi pemblokiran kendaraan dinas yang telah dialihkan sesuai ketentuan.

UPT Pengelolaan Barang Milik Daerah turut menyampaikan fokus pelaksanaan tugas pada pemenuhan data Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, penyusunan target pendapatan UPT melalui aplikasi SIPD, serta penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program 100 hari sebagai bahan pelaporan kepada Sekretaris Daerah sesuai arahan pimpinan.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Mahdani, S.E., S.T., M.Si., M.M., mengatakan pelaksanaan rapat koordinasi secara WFH menjadi salah satu upaya menjaga efektivitas koordinasi di tengah penerapan kebijakan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurutnya, seluruh jajaran BPKAD harus tetap menjaga kinerja, mempercepat penyelesaian setiap program strategis, serta memperkuat sinergi antarbidang agar seluruh target pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat tercapai secara tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.