Berita Pemprov Banten

Banten– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mengumumkan sejumlah program dan kegiatan strategis tahun 2025 yang difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan daerah. Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan. Selasa 27 Mei 2025

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si., menyampaikan bahwa setiap kegiatan dirancang selaras dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya transformasi digital dan keterbukaan informasi publik sebagai landasan reformasi birokrasi bidang keuangan.

Beberapa program prioritas BPKAD pada tahun 2025 antara lain optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sistem informasi keuangan terintegrasi. Selain itu, BPKAD juga menekankan pengelolaan barang milik daerah (BMD) secara tertib administrasi dan hukum.

“Melalui sistem keuangan yang semakin transparan dan terintegrasi, kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ujar Rina 

BPKAD juga terus mendorong digitalisasi proses pembayaran, pelaporan, dan pengelolaan aset. Langkah ini diharapkan mempercepat proses layanan keuangan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Sebagai wujud keterbukaan informasi, BPKAD memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Masyarakat dapat mengakses data dan informasi publik terkait pengelolaan anggaran dan aset melalui kanal resmi yang disediakan.

Seluruh program strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, serta menjadi pondasi kuat dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.