Berita Pemprov Banten

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Agus Setiyadi, SH., M.Si didampingi Pelaksana Bagian Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Raden Fadhly Azhar, SE, MAP dan  Pelaksana Bagian Layanan Permohonan Informasi Publik Ucu Sastra, SE, MM  mengunjungi Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten dalam rangka menyerahkan laporan kegiatan informasi publik selama tahun 2023, pada Senin (29/1/2024)

Kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Tahun 2023 diterima oleh Asisten Ahli KI Banten Muhaemin & M. Khatob serta Panitera Pengganti Restie Emillia Ferdian.

Menurut Agus Setiyadi, SH., M.Si, Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) sesuai dengan Pasal 7 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 21 Ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 56 Ayat ( 1 ) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik , yang menyebut kan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

Selain informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi dan dokumentasi publik paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Dari Komisi Informasi juga menyampaikan BPKAD Provinsi Banten untuk lebih meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebiih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik

Semoga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten dapat mempertahankan predikat Badan Publik terbaik dalam Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2024.