Berita Pemprov Banten

Banten – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten memperbarui konten halaman "Tentang BPKAD" di website resminya sebagai bentuk peningkatan layanan informasi publik. Pembaruan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat transparansi dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan daerah.

Pada halaman tersebut, kini tersedia empat menu utama yang dapat diakses publik, yaitu Profil Banten, Profil BPKAD, Statistik Keuangan BPKAD, dan Profil Singkat Kepala BPKAD. Konten ini disusun secara informatif dan komprehensif untuk menjelaskan tugas serta peran strategis BPKAD dalam sistem keuangan daerah.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, BPKAD memiliki ruang lingkup kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui website, masyarakat dapat memahami dengan lebih jelas mengenai fungsi dan struktur kerja lembaga yang menjadi motor utama pengelolaan fiskal daerah ini.

Adapun tugas BPKAD mencakup proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, BPKAD juga menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan guna mendukung efisiensi dan efektivitas belanja daerah.

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si., menyampaikan bahwa pembaruan ini menjadi bagian dari komitmen BPKAD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. “Kami ingin masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tentang siapa kami, apa tugas kami, dan sejauh mana kinerja kami dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya 

Salah satu menu unggulan yang kini tersedia adalah Statistik Keuangan, yang menyajikan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara berkala. Selain itu, menu Profil Kepala BPKAD memperkenalkan sosok pimpinan yang memegang kendali atas arah kebijakan dan operasional BPKAD Provinsi Banten.

Melalui website ini, BPKAD berharap dapat menjadi rujukan informasi terpercaya bagi masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.