Berita

Serang – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai kampus, di antaranya Universitas Pamulang (Unpam) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), dalam rangka menambah wawasan terkait pengelolaan keuangan daerah. Kamis, (16/4/26).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Pelaksana PPID BPKAD Provinsi Banten, Ucu Sastra, SE, MM, bersama Muklis, SE. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa diberikan pemahaman mengenai peran BPKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta keterbukaan informasi publik.

Pelaksana PPID Ucu Sastra menyampaikan bahwa BPKAD terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar, khususnya mahasiswa yang ingin mengetahui secara langsung praktik pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah provinsi.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari edukasi kepada generasi muda, agar mereka memahami bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si., MM, menyampaikan bahwa BPKAD selalu membuka ruang bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin memperoleh informasi dan pengetahuan terkait keuangan daerah.

“BPKAD Banten selalu menerima kunjungan dari mahasiswa maupun masyarakat. Bahkan, tidak sedikit yang melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) untuk siswa SMA maupun magang bagi mahasiswa,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Provinsi Banten, Agus Setiyadi, SH., M.Si., menambahkan bahwa selain mendapatkan pemahaman langsung dari PPID, para mahasiswa juga didorong untuk mengikuti media sosial resmi BPKAD sebagai sarana memperoleh informasi yang cepat dan akurat.

“Kami aktif menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah melalui media sosial. Ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada publik,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.