BPKAD Provinsi Banten Serahkan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 ke DPRD Provinsi Banten
Banten — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten secara resmi menyerahkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Banten, Kamis (26/6/2025). Penyeraha....
Kepala BPKAD Provinsi Banten Hadiri Pertemuan Strategis Penguatan Perbankan Daerah
Jakarta – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si., menghadiri pertemuan strategis bersama jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, pada Jumat (20/6/2025). ....
DWP BPKAD Banten Berikan Santunan Pendidikan bagi Pengemudi, Pramubakti, Security, dan Pegawai Outsourcing Tahun 2025
Banten – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten kembali menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan santunan pendidikan kepada pengemudi, pramubakti, petugas keamanan (security), dan pegawai outsourcing. Kegiatan ini berlangsung di Kant....
BPKAD Banten Ajukan Reviu Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2025 ke Inspektorat
Banten – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mengajukan permohonan reviu atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2005 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2025 untuk dapat dilakukan reviu sebagaimana ketentuan ....
BPKAD Provinsi Banten Raih Skor 79,20 dalam SPI 2024, Mantapkan Langkah Menuju SPI 2025
BANTEN – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mencatat skor 79,20 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 berdasarkan penilaian dari responden internal. Capaian ini melampaui rata-rata nilai Provinsi Banten secara keseluruhan yang tercatat sebesar 71,21....
BPKAD Banten Tegaskan Pentingnya Manajemen Kinerja dalam Tata Kelola Keuangan Daerah
PANDEGLANG — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si., menegaskan pentingnya manajemen kinerja sebagai kunci tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber pada Pelatiha....
Pemohon Berhak Ajukan Keberatan Jika Informasi Publik Tak Diberikan Sesuai Aturan
Banten – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik. Namun dalam praktiknya, berbagai kendala masih sering dihadapi pemohon informasi. Jika hak atas informasi dilanggar, pemohon berhak m....
Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 H
Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, ketulusan, dan rasa syukur atas segala berkah-Nya. Semoga semangat berkurban memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial kita semua. “Pengorbanan adalah bentuk tertinggi dari cinta kepada Allah dan sesama.” ....
Masyarakat Bisa Ajukan Keberatan Jika Informasi Publik Ditolak, Ini Prosedurnya
Banten - Jika permohonan informasi publik ditolak atau tidak ditanggapi, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan secara resmi. Hal ini juga berlaku di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.....
